Pasal 28

(1) Permohonan pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP

Batubara dengan cara prioritas dilakukan dengan ketentuan:

• untuk luasan WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara paling luas 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare dapat dimohonkan oleh:

1. Koperasi; dan
2. Badan Usaha kecil dan menengah;

• untuk luasan WIUP Mineral logam paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare dapat dimohonkan oleh:

1. Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan;
2. BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta dalam rangka peningkatan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat serta peningkatan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi; dan
3. BUMN atau Badan Usaha swasta dalam rangka peningkatan nilai tambah/hilirisasi;

• untuk luasan WIUP Batubara paling luas 15.000 (lima belas ribu) hektare untuk komoditas Batubara dapat dimohonkan oleh:

1. Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan;
2. BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta dalam rangka peningkatan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat serta peningkatan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi yang bekerja sama dengan perguruan tinggi; dan
3. BUMN atau Badan Usaha swasta dalam rangka peningkatan nilai tambah/hilirisasi.

(2) Permohonan pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP

Batubara dengan cara prioritas hanya dapat diajukan oleh Badan Usaha dan/atau Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang tidak memiliki:

• IUP;
• IUPK;
• IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
• IPR;
• SIPB;
• IUJP;
• Izin Pengangkutan dan Penjualan;
• KK; atau
• PKP2B.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikecualikan bagi BUMN.

Paragraf 3 Verifikasi atas Permohonan Pemberian Prioritas