Pasal 26

Bagi BUMN dan Badan Usaha swasta dalam rangka peningkatan nilai tambah/hilirisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, permohonan pengajuan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara harus memenuhi persyaratan terdiri atas:

• administratif, meliputi:

1. Badan Usaha berbentuk perseroan terbatas persekutuan modal;
2. memiliki NIB dengan cakupan kegiatan usaha di bidang Usaha Pertambangan Mineral logam atau Batubara serta industri pengolahan sesuai dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia komoditas yang dimohon;
3. susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat yang disertai dengan lampiran pendukung berupa:

• pokok wajib pajak Badan Usaha; dan
• kartu tanda penduduk dan nomor pokok wajib pajak pengurus, pemegang saham, dan pemilik manfaat.
• teknis, meliputi:

1. menyampaikan dokumen rencana peningkatan nilai tambah/hilirisasi paling sedikit memuat:

• uraian kegiatan peningkatan nilai tambah/hilirisasi yang mendukung ketersediaan bahan baku industri;
• rencana pembangunan dan/atau pengembangan ekosistem peningkatan nilai tambah/hilirisasi;
• jumlah tenaga kerja yang akan diserap di dalam negeri;
• rencana pengembangan teknologi;
• jumlah permodalan dan nilai investasi yang direncanakan; dan
• skema kerja sama yang akan dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

1. memiliki tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat keahlian kompetensi di bidang Pertambangan dan/atau geologi; dan
2. perencanaan kerja dan pembiayaan selama kegiatan Eksplorasi.

• pernyataan komitmen, meliputi:

1. membayar kompensasi data informasi;
2. tidak memindahtangankan IUP kepada pihak lain;
3. tidak menjaminkan IUP termasuk komoditas tambangnya kepada pihak lain; dan
4. melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kaidah teknik Pertambangan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.