Pasal 7

(1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 ayat (6) dan Pasal 6 ayat (14), Menteri menetapkan atau menolak usulan penetapan Wilayah Izin Penyimpanan Karbon dan ketentuan-ketentuan pokok Izin Eksplorasi yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

(2) Penetapan Wilayah Izin Penyimpanan Karbon dan

ketentuan-ketentuan pokok Izin Eksplorasi yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• nama dan batas koordinat Wilayah Izin Penyimpanan Karbon;
• komitmen pasti Eksplorasi ZTI;
• jaminan pelaksanaan komitmen pasti Eksplorasi ZTI;
• tata cara dan persyaratan pengajuan Rencana Pengembangan dan Operasi (Plan for Development and Operation) ZTI;
• estimasi besaran royalti yang dikenakan atas imbal jasa Penyimpanan Karbon (storage fee);

• besaran kompensasi perolehan Izin Eksplorasi (license awarded compensation);
• jangka waktu izin;
• kewajiban pascaoperasi kegiatan Eksplorasi ZTI;
• kewajiban penyerahan data Eksplorasi ZTI yang diperoleh; dan
• pengawasan izin oleh pemerintah.