Pasal 20

(1) Inventarisasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19 ayat (3) huruf a meliputi:

• desa/kelurahan bidang tanah;
• pengukuran titik koordinat menara/tiang;
• pihak yang berhak atas tanah;
• bukti penguasaan dan/atau kepemilikan atas tanah;
• luas bidang tanah;
• status bidang tanah; dan
• jenis penutup lahan.

(2) Pengukuran titik koordinat menara/tiang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil pengukuran terkini titik koordinat lokasi menara/tiang di lapangan.

(3) Pihak yang berhak atas tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan:

• kartu tanda penduduk atau kartu izin tinggal terbatas/kartu izin tinggal tetap;
• kartu keluarga;
• nomor pokok wajib pajak;
• akta pendirian; dan/atau
• bukti lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bukti penguasaan dan/atau kepemilikan atas tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:

• sertipikat hak atas tanah; atau
• dokumen lainnya yang membuktikan adanya penguasaan atau kepemilikan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di yang mengatur mengenai penguasaan atau kepemilikan tanah.

(5) Dalam hal sertipikat hak atas tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa fotokopi, harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dari instansi yang menerbitkan dokumen atau notaris.

(6) Dalam hal terdapat pengakuan kepemilikan terhadap

bukti penguasaan dan/atau kepemilikan atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 1 (satu) pihak, nama pihak yang berhak merupakan nama-nama pada bukti penguasaan dan/atau kepemilikan.

(7) Luas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e didapatkan berdasarkan hasil pengukuran di lapangan.

(8) Status bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf f meliputi:

• Tanah Masyarakat;
• Kawasan Hutan;
• barang milik negara;
• barang milik daerah;
• aset badan usaha milik negara;
• aset badan usaha milik daerah;
• aset desa; atau
• tanah negara.

(9) Jenis penutup lahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf g mengacu pada Standar Nasional Indonesia

yang mengatur mengenai klasifikasi penutup lahan.