Pasal 2

(1) PTN Badan Hukum MENETAPKAN Tarif Biaya Pendidikan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi: a. mahasiswa; b. orang tua mahasiswa; atau c. pihak lain yang membiayai mahasiswa. (2) Tarif Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UKT bagi mahasiwa program Sarjana (S1) dan program Diploma reguler pada PTN Badan Hukum. (3) Dalam MENETAPKAN UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PTN Badan Hukum wajib berkonsultasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.