Pasal 2

(1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) harus terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus memiliki izin yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi setelah melalui proses seleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.