Pasal 13

(1) Pemerintah provinsi memberikan advokasi kepada Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat di lintas wilayah kabupaten/kota. (2) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. fasilitasi perbaikan citra kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga; b. fasilitasi pemenuhan hal-hak sipil; c. fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam lembaga kepercayaan dan antarlembaga kepercayaan; dan d. fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam lembaga adat dan antarlembaga adat.