Pasal 1

(1) Urusan pemerintahan bidang pendidikan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam penyelenggaraan dekonsentrasi Tahun anggaran 2011 meliputi: a. Program Pendidikan Dasar; b. Program Pendidikan Menengah; c. Program Pendidikan Nonformal dan Informal; dan d. Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. (2) Rincian program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Program Pendidikan Dasar meliputi:

1. peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK TKLB/SDLB/SMPLB;
2. penjaminan kepastian layanan pendidikan SMP/SMPLB;
3. penyediaan subsidi pendidikan SMP/SMPLB berkualitas;
4. penyediaan layanan pendidikan TK;
5. penjaminan kepastian layanan pendidikan SD;
6. penyediaan subsidi pendidikan SD/SDLB berkualitas; dan
7. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pendidikan TK dan pendidikan dasar. b. Program Pendidikan menegah meliputi:
8. peningkatan akses dan mutu PK dan PLK SMA/SMLB;
9. penyediaan dan peningkatan pendidikan SMA/SMLB; dan
10. penyediaan dan peningkatan pendidikan SMK.

c. Program Pendidikan Nonformal dan Informal meliputi:

1. penyediaan layanan kursus dan pelatihan;
2. penyediaan layanan PAUD nonformal;
3. penyediaan layanan pendidikan kesetaraan;
4. penyediaan layanan pendidikan masyarakat; dan
5. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pendidikan nonformal dan informal. d. Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi:
6. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal; dan
7. penyediaan guru untuk seluruh jenjang pendidikan. (3) Alokasi anggaran urusan pemerintahan bidang pendidikan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.