Pasal 15

(1) Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila: a. satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau b. satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. (2) Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota berdasarkan usul kepala dinas propinsi atau kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya. (3) Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya atas usulan badan penyelenggara satuan pendidikan dan/atau atas hasil evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh kepala dinas. (4) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti dengan: a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya yang dikelola oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kepada kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya; c. penyerahan aset milik satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh badan penyelenggara satuan pendidikan tersebut; dan d. penyerahan arsip milik satuan pendidikan kepada pengelola arsip daerah setempat.