Pasal 30

Usul kerja sama pengelolaan diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal terkait yang dilengkapi dengan bukti persyaratan:

a. perjanjian kerja sama pemrakarsa; b. hasil studi kelayakan yang berkaitan dengan:

1. prospek pendirian satuan pendidikan dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;

2. prospek pendirian satuan pendidikan dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial,dan budaya; www.djpp.kemenkumham.go.id

3. kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan sejenis yang ada; dan 4) perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit perkiraan untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.