Pasal 4

(1) Penyusunan materi muatan dan pokok-pokok pikiran diinisiasi/diprakarsai oleh biro yang menangani peraturan perundang- undangan dan/atau Unit Utama. (2) Penyusunan materi muatan dan pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pendelagasian peraturan perundang-undangan dan dapat berasal dari kewenangan Menteri. (3) Penyusunan materi muatan dan pokok-pokok pikiran yang dilakukan oleh Unit Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit bidang hukum pada Unit Utama.