Pasal 16

(1) Menteri dapat memberikan izin khusus kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan PJJ dengan modus ganda atau modus konsorsium dalam hal: a. terdapat kebutuhan prioritas pembangunan nasional; dan/atau b. memiliki kandungan kearifan lokal. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri