Pasal 147

(1) Penegakan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf b dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan meninjau Rencana Jangka Menengah SDGs Desa yang disajikan dalam dasbor Pembangunan Desa di kementerian, provinsi, atau kabupaten/kota. (2) Hasil peninjauan Rencana Jangka Menengah SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan sektoral yang akan dilaksanakan di Desa. (3) Program pembangunan sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difokuskan pada pencapaian SDGs Desa.