Pasal 30

(1) Pengelolaan kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat terdiri atas: a. perencanaan kinerja; b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja; c. penilaian kinerja; dan d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. (2) Pengelolaan kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada: a. pengembangan kinerja; b. pemenuhan ekspektasi pimpinan; c. dialog kinerja; d. pencapaian kinerja organisasi; dan e. hasil kerja dan perilaku kerja. (3) Pengelolaan kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.