Pasal 8

(1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) meliputi: a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. lingkungan pemukiman;
2. transportasi;
3. energi;
4. informasi dan komunikasi; dan 5) sosial.

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:

1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan 2) pendidikan dan kebudayaan. c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
2. usaha budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
3. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan. d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
4. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
5. penanganan bencana alam; dan 3) pelestarian lingkungan hidup. e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
6. konflik sosial; dan 2) bencana sosial. (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah

Desa.