Pasal 13

(1) Pimpinan komponen mengajukan permohonan penyusunan produk hukum yang tidak tercantum dalam Program Legislasi Kementerian Dalam Negeri dan tidak diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi kepada Sekretaris Jenderal. (2) Sekretaris Jenderal dapat memberikan persetujuan atau menolak permohonan pimpinan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pimpinan komponen melakukan penyusunan produk hukum setelah mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).