Peraturan Menteri Nomor 85 Tahun 2014 tentang TATA CARA PELANTIKAN WAKIL GUBERNURWAKIL BUPATI, DAN WAKIL WALIKOTA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wakil Gubernur adalah Calon Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Gubernur dan disahkan pengangkatannya oleh PRESIDEN.
2. Wakil Bupati dan Wakil Walikota adalah Calon Wakil Bupati dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Bupati atau Walikota dan disahkan pengangkatannya oleh Menteri Dalam Negeri.
3. Pelantikan adalah acara resmi pengucapan sumpah/janji Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota sebelum memangku jabatan.
4. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
5. Hari adalah hari kerja.

Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.

(1) Pejabat yang melantik Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Gubernur. (2) Dalam hal Wakil Gubernur tidak dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Gubernur dilantik oleh Menteri.

(1) Pejabat yang melantik Wakil Bupati dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Bupati dan Walikota. (2) Dalam hal Wakil Bupati dan Wakil Walikota tidak dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bupati dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di Ibukota Provinsi. (3) Dalam hal Wakil Bupati dan Wakil Walikota tidak dilantik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wakil Bupati dan Wakil Walikota dilantik oleh Menteri.

(1) Pelantikan dilaksanakan di Ibukota provinsi untuk Wakil Gubernur dan di Ibukota kabupaten/kota untuk Wakil Bupati dan Wakil Walikota. (2) Pelantikan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengundang pimpinan DPRD Provinsi, dan Pelantikan Wakil Bupati dan Wakil Walikota dilaksanakan dengan mengundang Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. (3) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota tidak dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3), pelantikan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilaksanakan di Kementerian Dalam Negeri. (4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan mengundang pimpinan DPRD Provinsi untuk Wakil Gubernur dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk Wakil Bupati/Wakil Walikota.

(1) Pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan agama yang dianut diawali dengan kata-kata sebagai berikut: a. Bagi penganut agama Islam “Demi Allah, saya bersumpah”; b. Bagi penganut agama Kristen/Katholik “Saya berjanji” dan diakhiri “Semoga Tuhan Menolong Saya”; c. Bagi penganut agama Hindu “Om Atah Paramawisesa”; d. Bagi penganut agama Budha “Demi Sang Hyang Adi Budha Saya Berjanji”. (2) Sumpah/janji jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UNDANG-UNDANG Dasar Negara

Tahun 1945 dan menjalankan segala UNDANG-UNDANG dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa".

Susunan acara Pelantikan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 adalah sebagai berikut: a. Menyanyikan Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya; b. Pembacaan Keputusan PRESIDEN untuk pelantikan Wakil Gubernur atau Pembacaan Keputusan Menteri untuk pelantikan Wakil Bupati atau Wakil Walikota; c. Pengucapan sumpah/janji jabatan dipandu oleh Pejabat yang melantik; d. Penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan; e. Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan dan penyerahan keputusan PRESIDEN untuk pelantikan Wakil Gubernur atau Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan dan penyerahan keputusan Menteri untuk pelantikan Wakil Bupati atau Wakil Walikota oleh Pejabat yang melantik; f. Kata-kata pelantikan oleh Pejabat yang melantik; g. Penandatanganan Pakta Integritas; h. Sambutan pejabat yang melantik; i. Pembacaan do’a;dan j. Penutupan.

Susunan acara pelantikan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat ditambahkan dengan Pembacaan Ayat Suci Al-Qur’an atau nilai kearifan lokal lainnya. (1) Tata tempat pelantikan adalah tata tempat berdiri. (2) Tata tempat berdiri pada saat pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Pejabat yang melantik berdiri menghadap Wakil Gubernur atau Wakil Bupati, atau Wakil Walikota yang akan dilantik; dan b. Rohaniwan berdiri di belakang atau sebelah kanan atau sebelah kiri Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota yang akan dilantik.

(1) Pejabat yang melantik Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggunakan Pakaian Sipil Lengkap berwarna gelap dengan Peci Nasional. (2) Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota yang akan

dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara Besar Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota.

Undangan Pelantikan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota, menggunakan: a. Pakaian Batik atau Pakaian Khas Daerah. b. Anggota TNI/Polri menggunakan pakaian PDU-III

Perlengkapan acara Pelantikan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Lambang Negara; b. Bendera Merah Putih; dan c. Gambar resmi PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN,

Sebelum pelaksanaan acara pelantikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan gladi bersih.

Format naskah pelantikan, kata pengantar pengucapan sumpah/janji jabatan, sumpah/janji, berita acara pengucapan sumpah/janji jabatan wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota dan pakta integritas tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi pelaksanaan pelantikan di Pemerintah Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 824) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 183), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mengundangkan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2014. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY