Pasal 20

(1) Susunan keanggotaan Tim PBD Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terdiri atas: Ketua : Menteri Dalam Negeri Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Anggota :

1. Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan
2. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
3. Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial;
4. Direktur Topografi Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Darat;
5. Kepala Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut;
6. Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional:
7. Pejabat dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian terkait lainnya. (2) Susunan keanggotaan Tim PBD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), terdiri atas: Ketua : Gubernur atau Wakil Gubernur Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Anggota :
8. Asisten yang membidangi urusan pemerintahan
9. Kepala Biro yang membidangi pemerintahan
10. Kepala Biro Hukum;
11. Kepala SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
12. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
13. Kepala Topografi Daerah Militer;
14. Pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.

(3) Susunan keanggotaan Tim PBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), terdiri atas: Ketua : Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota Wakil Ketua : Sekretaris Daerah. Anggota :

1. Asisten yang membidangi urusan pemerintahan
2. Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan
3. Kepala Bagian Hukum;
4. Kepala SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
5. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional;
6. Pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.