Pasal 8

(1) Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pemerintah kabupaten/kota kepada gubernur. (2) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. keuangan dan kinerja b. hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik