Pasal 9

(1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD provinsi dibentuk Pokja PUG provinsi. (2) Gubernur MENETAPKAN ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG provinsi dan Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG provinsi. (3) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan SKPD. (4) Pembentukan Pokja PUG provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur. 9. Ketentuan huruf d dan huruf h Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: