Pasal 12

(1) Bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten/kota. (2) Tanggung jawab bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada wakil bupati/wakil walikota. 12. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: