Pasal 27

(1) Penyusunan profil perkembangan kependudukan dilakukan setelah sumber daya manusia yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota mendapatkan bimbingan teknis penyusunan profil perkembangan kependudukan pada tahun anggaran 2011. (2) Penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan profil perkembangan kependudukan.