Pasal 2

(1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk KPHL dan KPHP yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah. (2) Pembentukan KPHL dan KPHP yang wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota dalam satu provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. (3) Pembentukan KPHL dan KPHP yang wilayah kerjanya dalam satu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (4) Pembentukan KPHL dan KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan.