PERMENDAGRI
Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENETAPAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 15
BAB 4 — PENDANAAN
(1) Biaya penghitungan dan penetapan Pol PP untuk tingkat nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara. (2) Biaya penghitungan dan penetapan Pol PP untuk tingkat provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Provinsi. (3) Biaya penghitungan dan penetapan Pol PP untuk tingkat kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja kabupaten/kota.