Pasal 56

(1) Standar kualitas hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 disusun untuk menjamin: a. mutu suatu pekerjaan pengawasan yang dilakukan oleh PPUPD; dan b. objektivitas dan keselarasan kualitas hasil kerja PPUPD dalam proses penilaian kinerja PPUPD. (2) Standar Kualitas Hasil Kerja PPUPD menjadi pedoman bagi: a. PPUPD dalam melaksanakan pengawasan untuk menyiapkan bahan penilaian Angka Kredit sesuai dengan SKP; dan b. Tim Penilai untuk melakukan verifikasi kesesuaian bukti usulan Angka Kredit PPUPD. (3) Standar Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. PPUPD ahli pertama, meliputi:

1. kertas kerja identifikasi;

2. bahan ekspose;

3. konsep laporan hasil pengawasan;

4. laporan permintaan data dukung pemberi informasi;

5. surat tugas pengumpulan data;

6. surat tugas penyiapan data; dan

7. surat tugas pendampingan. b. PPUPD ahli muda, meliputi:

8. kertas kerja analisis;

9. konsep rencana pengawasan tahunan;

10. laporan hasil kegiatan pengorganisasian;

11. konsep program kerja pengawasan;

12. konsep program kerja pemeriksaan khusus;

13. kertas kerja usulan revisi program kerja pengawasan;

14. bahan ekspose;

15. konsep laporan hasil pengawasan;

16. konsep surat atensi;

17. kertas kerja reviu;

18. laporan analisis dan penerimaan informasi awal;

19. surat permintaan data dan informasi; dan

20. surat tugas penyiapan data. c. PPUPD ahli madya, meliputi:

21. kertas kerja evaluasi;

22. usulan rencana pengawasan lima tahunan;

23. konsep rencana strategis atau rencana kerja;

24. laporan hasil kegiatan supervisi;

25. usulan program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan;

26. kertas kerja reviu;

27. program kerja klarifikasi;

28. konsep laporan hasil klarifikasi pengaduan masyarakat; dan

29. surat tugas penyiapan data. d. PPUPD ahli utama, meliputi:

30. kertas kerja evaluasi;

31. usulan tema pengawasan tahunan;

32. laporan hasil kegiatan pengendalian mutu;

33. kertas kerja reviu;

34. laporan hasil pengawasan;

35. laporan hasil klarifikasi;

36. surat penyampaian hasil pengaduan kepada pimpinan;

37. surat undangan sebagai ahli atau saksi fakta dari penyidik atau jaksa penuntut umum;

38. surat kepada penyidik atau jaksa penuntut umum untuk memberikan keterangan ahli sebagai ahli atau saksi fakta;

39. surat tugas penyiapan data;

40. surat tugas untuk memberikan keterangan ahli sebagai ahli atau saksi fakta; dan

41. laporan hasil pengawasan khusus. (4) Komponen Standar Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari: a. hasil kerja; b. ketentuan teknis; c. manfaat; d. format; e. volume dan waktu; f. bukti hasil kerja; dan g. nilai kualitas. (5) Uraian standar kualitas hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.