Pasal 21

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan pembinaan kepada gubernur terhadap

pengelolaan dana Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur. (2) Gubernur melakukan pembinaan kepada bupati/wali kota terhadap pengelolaan dana Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota. (3) Pembinaan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan mulai tahap perencanaan dan penganggaran sampai dengan tahap pencairan.