Pasal 6
BAB 2 — PEMBERIAN NAMA DAERAH, PEMBERIAN NAMA IBU KOTA, PERUBAHAN NAMA DAERAH, DAN PERUBAHAN NAMA IBU KOTA
Tata cara pemberian nama daerah, pemberian nama ibu kota, perubahan nama daerah, dan perubahan nama ibu kota meliputi: a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk pemberian nama daerah, pemberian nama ibu kota/pusat pemerintahan, perubahan nama daerah, atau perubahan nama ibu kota /pusat pemerintahan; b. aspirasi masyarakat dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota disampaikan kepada gubernur; c. gubernur menyusun naskah akademis tentang pemberian nama daerah, pemberian nama ibu kota/pusat pemerintahan, perubahan nama daerah, atau perubahan nama ibu kota/pusat pemerintahan di wilayahnya bersama-sama dengan perguruan tinggi, dan/atau asosiasi profesi; d. aspirasi masyarakat dan naskah akademis disampaikan kepada DPRD Provinsi untuk mendapatkan persetujuan; e. persetujuan DPRD Kabupaten/kota diputuskan melalui sidang paripurna; f. gubenur menyampaikan usulan pemberian nama daerah, pemberian nama ibu kota/pusat pemerintahan, perubahan nama daerah, atau perubahan nama ibu kota/pusat pemerintahan provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dilampiri keputusan DPRD Provinsi; dan g. Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum memproses usulan pemberian nama daerah, pemberian nama ibu kota/pusat pemerintahan, perubahan nama daerah, atau perubahan nama ibu kota/pusat pemerintahan dengan melibatkan pemerintahan provinsi dan instansi terkait.