Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH TAHAP III

Dengan Peraturan Menteri ini, 4 (empat) Peraturan Menteri Dalam Negeri dan 2 (dua) Keputusan Menteri Dalam Negeri bidang Pembangunan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2000 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Propinsi, karena batal demi hukum.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Irigasi Propinsi dan Kabupaten/Kota telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 293 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA