Pasal 14

Dalam kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya, organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya wajib: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. melaksanakan perjanjian kerja sama dengan itikad baik; b. melakukan penggunaan keuangan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; d. dalam hal pendanaan bersumber dari APBN, memberitahukan pelaksanaan kegiatan kepada badan/kantor kesatuan bangsa politik provinsi atau badan/kantor kesatuan bangsa politik kabupaten/kota; dan e. dalam hal pendanaan bersumber APBD provinsi, memberitahukan kepada badan/kantor kesatuan bangsa politik kabupaten/kota. 2. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 32A yang berbunyi sebagai berikut: