Pasal 407

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; b. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan daerah; c. pelaksanaan kebijakan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; d. pelaksanaan kebijakan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan antardaerah; e. pelaksanaan pembinaan umum fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sinkronisasi, dan harmonisasi penyelenggaraan

pembangunan daerah; f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan; g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah; j. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah; dan k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.