Pasal 2

(1) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan apabila terjadi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. pemekaran wilayah berupa penambahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau nama lainnya, desa/kelurahan atau nama lainnya, dusun/lingkungan atau nama lainnya, dan rukun tetangga atau rukun warga atau nama lainnya; b. penghapusan dan penggabungan daerah otonom; dan c. kebijakan pemerintah/pemerintah daerah. (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat pada perubahan dokumen pendaftaran penduduk.