Pasal 29A

(1) Pelanggaran oleh Surveyor terhadap ketentuan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai Surveyor. (2) Pencabutan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (3) Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M- DAG/PER/8/2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M- DAG/PER/3/2014 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015, kecuali ketentuan mengenai verifikasi atau penelusuran teknis yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2014 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, RACHMAT GOBEL Diundangkan di Jakarta 2014 pada tanggal 29 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

YASONNA H. LAOLY