Pasal 11

(1) Kepala SKPD provinsi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas. (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perkembangan realisasi penyerapan anggaran; b. pencapaian target keluaran; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. kendala yang dihadapi; dan d. saran tindak lanjut. (3) Aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan barang. (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari: a. neraca; b. laporan realisasi anggaran; dan c. catatan atas laporan keuangan.