Peraturan Menteri Nomor 53-m-dag-per-10-2009 Tahun 2009 tentang PENGAWASAN MUTU BAHAN OLAHAN KOMODITI EKSPOR STANDAR INDONESIAN RUBBER YANG DIPEDAGANGKAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Olah Komoditi Ekspor Standard Indonesian Rubber (SIR), selanjutnya disebut Bokor SIR adalah karet yang berasal dari lateks kebun dari pohon karet (Hevea brasilliensis M) berupa slab, lump, slab lump, ojol, sit angin (unsmoked sheet), sit asalan (smoked sheet), cutting, crepe, blocked sheets dan blanket.

2. Persyaratan Teknis adalah persyaratan mutu Bokor SIR yang diperdagangkan di dalam negeri dan ditetapkan berdasarkan syarat-syarat keamanan, lingkungan dan aspek ekonomi untuk memperoleh manfaat yang sebesar- besarnya.

3. Kontaminan adalah bahan pencemar yang masuk ke dalam Bokor SIR, baik disengaja maupun tidak disengaja.

4. Kontaminan Ringan adalah tatal atau potongan-potongan kulit pohon yang berasal dari panel sadap, serpihan kulit dan daun pohon karet yang mengotori Bokor SIR baik disengaja maupun tidak disengaja.

5. Kontaminan Vulkanisat Karet adalah karet tervulkanisasi seperti potongan busa, benang karet dan barang jadi lateks lainnya, serta afkiran kompon lateks dan barang jadi karet lainnya yang masuk ke dalam Bokor SIR baik disengaja maupun tidak disengaja.

6. Kontaminan Berat adalah tanah, pasir, lumpur, tali rafia, karung goni, plastik dan kontaminan lain yang tidak termasuk kontaminan ringan dan kontaminan vulkanisat karet, yang masuk ke dalam Bokor SIR baik disengaja maupun tidak disengaja.

7. Bahan penggumpal adalah larutan asam semut dan/atau bahan lain yang direkomendasikan oleh lembaga penelitian karet yang kredibel.

8. Lembaga Penelitian Karet yang kredibel adalah Lembaga Penelitian Karet yang diakreditasi oleh Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan (KNAPP).

9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik INDONESIA, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang perdagangan Bokor SIR.

10. Pedagang Informal adalah perorangan yang tidak memiliki izin usaha yang melakukan kegiatan perdagangan Bokor SIR dalam skala kecil yang dijalankan sendiri berdasarkan asas kekeluargaan.

11. Contoh Standar Simulasi adalah contoh standar berupa foto yang digunakan sebagai acuan dalam pemeriksaan mutu Bokor SIR.

12. Verifikasi adalah konfirmasi melalui pemeriksaan dan penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi.

13. Industri Crumb Rubber adalah usaha atau kegiatan mengolah Bokor SIR menjadi karet remah sebagai bahan baku industri melalui proses pembersihan, penyeragaman, pengeringan, dan pengempaan.

14. Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar), selanjutnya disebut UPPB adalah satuan usaha atau unit usaha yang dibentuk oleh dua atau lebih kelompok pekebun sebagai tempat penyelenggaraan bimbingan teknis pekebun, pengolahan, penyimpanan sementara dan pemasaran Bokar.

15. Surat Tanda Registrasi UPPB, selanjutnya disingkat STR- UPPB adalah dokumen tertulis sebagai bentuk legalitas terdaftar dari pemerintah kabupaten/kota yang menunjukkan bahwa kegiatan pengolahan dan pemasaran Bokar mendapat bimbingan dan pembinaan dari pemerintah.

16. Surat Tanda Pendaftaran Pedagang Bokor SIR, selanjutnya disebut STPP-Bokor SIR adalah dokumen tertulis yang dimiliki oleh pelaku usaha atau pedagang informal yang memperdagangkan Bokor SIR sebagai bentuk legalitas terdaftar dari dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan di kabupaten/kota.

17. Perdagangan Bokor SIR adalah kegiatan pembelian atau penjualan Bokor SIR di dalam negeri.

18. Petugas penguji adalah petugas yang memenuhi kualifikasi yang berasal dari industri crumb rubber atau dari laboratorium independen yang kompeten untuk melakukan pemeriksaan mutu Bokor SIR;

19. Petunjuk Teknis Pemeriksaan Mutu Bokor SIR adalah Dokumen yang memuat tata cara pemeriksaan mutu Bokor SIR.

20. Personil Verifikasi adalah personil yang mempunyai kompetensi untuk melakukan verifikasi dalam pengawasan berkala dan pengawasan sewaktu-waktu.

21. Laporan Hasil Pemeriksaan Mutu Bokor SIR adalah dokumen yang diterbitkan oleh petugas penguji yang menyatakan bahwa partai Bokor SIR memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan.

22. Pengawasan Berkala adalah pemeriksaan mutu Bokor SIR yang dilakukan di industri crumb rubber terhadap kesesuaian antara mutu Bokor SIR sesudah pembelian dengan persyaratan teknis Bokor SIR, dan kesesuaian antara pelaksanaan pemeriksaan mutu Bokor SIR yang dilakukan oleh petugas penguji dengan petunjuk teknis pemeriksaan mutu Bokor SIR yang ditetapkan.

23. Pengawasan Sewaktu-waktu adalah pengawasan yang dilakukan di lokasi industri crumb rubber, di lokasi pembelian atau di tempat lain yang diduga terdapat pelanggaran, atau adanya pengaduan dugaan pelanggaran persyaratan teknis Bokor SIR sebelum pembelian atau sebagai tindak lanjut pengawasan berkala.

24. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional INDONESIA, selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat Produk yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu menghasilkan barang atau jasa yang sesuai persyaratan SNI.

25. Lembaga Sertifikasi Produk, selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI yang telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

26. Surat Izin Usaha Perdagangan, selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

27. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perdagangan.

28. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

29. Direktur adalah Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang.

Pengaturan pengawasan mutu Bokor SIR yang diperdagangkan meliputi persyaratan teknis Bokor SIR, kewajiban pelaku usaha dan pedagang informal, pengawasan mutu Bokor SIR, pembinaan dan sanksi.

(1) Bokor SIR yang diperdagangkan oleh UPPB, pelaku usaha atau pedagang informal di pasar dalam negeri wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

a. tidak mengandung kontaminan vulkanisat karet;

b. tidak mengandung kontaminan berat;

c. mengandung kontaminan ringan maksimum 5%; dan

d. penggumpalan secara alami atau menggunakan bahan penggumpal.

(2) Bahan penggumpal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa asam semut (formic acid) dan/atau bahan penggumpal lain. (3) Bahan penggumpal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan setelah mendapat rekomendasi dari Lembaga Penelitian Karet yang kredibel.

Perdagangan Bokor SIR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat dilakukan oleh : a. UPPB yang telah memiliki STR-UPPB dari Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan di kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman pengolahan dan pemasaran Bokar.

b. Pelaku usaha dan pedagang informal yang telah memiliki STPP-Bokor SIR dari Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di kabupaten/kota.

(1) UPPB, pelaku usaha, dan pedagang informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang memperdagangkan dan menyimpan Bokor SIR wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Perdagangan Bokor SIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh atau dari UPPB, pelaku usaha dan pedagang informal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (3) Pembelian dan penyimpanan Bokor SIR yang dilakukan oleh industri crumb rubber wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (4) Pembelian Bokor SIR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berasal dari UPPB, pelaku usaha dan/atau pedagang informal yang terdaftar.

(1) Perdagangan dan penyimpanan Bokor SIR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan pengawasan melalui: a. pengawasan secara terus menerus; b. pengawasan secara berkala; c. pengawasan sewaktu-waktu. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap industri crumb rubber pada saat pembelian Bokor SIR dari UPPB, pelaku usaha dan/atau pedagang informal serta pengawasan terhadap penyimpanan Bokor SIR. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dilakukan terhadap UPPB, pelaku usaha, dan pedagang informal.

(1) Pengawasan mutu Bokor SIR secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan

melalui pemeriksaan mutu setiap akan terjadi transaksi di lokasi pembelian di industri crumb rubber. (2) Pengawasan mutu Bokor SIR secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui pemeriksaan mutu sesudah pembelian Bokor SIR di industri crumb rubber, UPPB, pelaku usaha, dan pedagang informal. (3) Pengawasan mutu Bokor SIR sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan sebagai tindak lanjut dari pengawasan berkala jika terdapat pelanggaran atau adanya pengaduan dugaan terjadi pelanggaran di industri crumb rubber, UPPB, pelaku usaha, dan pedagang informal.

(1) Pemeriksaan mutu Bokor SIR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh petugas penguji melalui: a. pengamatan secara visual atas kesesuaian mutu Bokor SIR dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan mengacu pada contoh standar simulasi; dan b. pengamatan secara visual, perabaan, dan penekanan terhadap Bokor SIR untuk mengetahui bahan penggumpal yang digunakan.

(2) Petugas penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur. (3) Contoh standar simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direktur.

(1) Pemeriksaan mutu sesudah pembelian Bokor SIR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh personil verifikasi yang ditugaskan oleh Direktur. (2) Personil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur. (3) Pemeriksaan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui verifikasi terhadap:

a. kesesuaian antara mutu Bokor SIR sesudah pembelian dengan persyaratan teknis Bokor SIR; b. kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan mutu Bokor SIR yang dilakukan oleh petugas penguji di industri crumb rubber, dengan petunjuk teknis pemeriksaan mutu Bokor SIR yang ditetapkan.

(1) Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan di lokasi industri crumb rubber, di lokasi pembelian, atau di tempat lain yang diduga terdapat pelanggaran. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh personil verifikasi yang ditugaskan oleh Direktur. (3) Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. verifikasi terhadap hasil tindak lanjut pengawasan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); atau b. pemeriksaan terhadap adanya pengaduan dugaan pelanggaran persyaratan teknis Bokor SIR sebelum pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

(1) Biaya pelaksanaan untuk pemeriksaan mutu Bokor SIR pada saat setiap akan terjadi transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibebankan kepada industri crumb rubber. (2) Biaya pelaksanaan untuk pemeriksaan mutu sesudah pembelian Bokor SIR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dan pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Perdagangan.

(1) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan dalam hal ini Direktorat Pengawasan dan

Pengendalian Mutu Barang berkoordinasi dengan Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha, dan pedagang informal. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama dinas instansi terkait dan/atau Gabungan Perusahaan Karet INDONESIA (Gapkindo). (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan teknis, pelatihan, konsultasi, atau sosialisasi kebijakan di bidang mutu Bokor SIR.

(1) UPPB, pelaku usaha, dan pedagang informal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi peringatan tertulis. (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPPB, pelaku usaha, dan pedagang informal masih melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau telah dikenakan sanksi 2 (dua) kali peringatan tertulis, dikenakan sanksi pencabutan: a. STR-UPPB untuk UPPB; b. STPP-Bokor SIR dan/atau SIUP untuk pelaku usaha; dan c. STPP-Bokor SIR untuk pedagang informal. (3) Pencabutan STR-UPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan berdasarkan rekomendasi Direktur. (4) Pencabutan STPP-Bokor SIR dan/atau SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Direktur.

(1) UPPB dan pedagang informal yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi pencabutan STR-UPPB Bokor SIR atau STPP-Bokor SIR dan larangan memperdagangkan Bokor SIR. (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi pencabutan SIUP. (3) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Direktur.

Larangan memperdagangkan Bokor SIR terhadap pedagang informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan oleh Direktur melalui pemberitahuan tertulis dan memberikan informasi larangan dimaksud kepada: a. Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan di provinsi; b. Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di provinsi; c. Industri crumb rubber; d. UPPB; dan e. Pelaku usaha.

(1) Industri crumb rubber yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan/atau ayat (4) dapat dikenakan sanksi pencabutan SPPT-SNI oleh LSPro penerbit. (2) Pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LSPro berdasarkan rekomendasi dari Direktur. (3) Tembusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN).

(1) Petugas Penguji yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi pencabutan penunjukan sebagai Petugas Penguji oleh Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur. (2) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh petugas penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan industri crumb rubber, penanggung jawab industri crumb rubber dapat dikenakan sanksi pencabutan SPPT-SNI oleh LSPro penerbit berdasarkan rekomendasi dari Direktur. (3) Tembusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Personil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang membuat laporan verifikasi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dikenakan sanksi pencabutan penunjukan sebagai personil verifikasi oleh Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur.

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur oleh Direktur Jenderal.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 616/MPP/Kep/10/1999 tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib SNI Crumb Rubber Standard INDONESIA Rubber yang terkait dengan perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Oktober 2009

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA