Pasal 10

Pusat Distribusi Provinsi, memiliki kriteria: a. luas lahan paling sedikit 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi); b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah; c. peruntukan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah setempat; d. tersedianya akses transportasi antar kabupaten dan kota; e. berada pada lokasi dekat pelabuhan dan/atau terminal angkutan; f. dapat berfungsi sebagai daerah kolektor (pusat konsolidasi); www.djpp.kemenkumham.go.id

g. bangunan utama Pusat Distribusi Provinsi dan sarana pendukung lain, meliputi:

1. kantor pengelola, kantor pelaku logistik dan kantor fasilitasi pembiayaan;
2. gudang/tempat penyimpanan komoditi;
3. ruang/tempat untuk pelelangan komoditi;
4. etalase produk;
5. ruang sortir dan pengemasan produk;
6. toilet/WC;
7. tempat ibadah;
8. area bongkar muat;
9. tempat parkir;
10. pos kesehatan;
11. pos keamanan;
12. tempat penampungan sampah sementara;
13. drainase (ditutup dengan grill);
14. hidran;
15. instalasi air bersih dan instalasi listrik;
16. area penghijauan; dan
17. instalasi pengolahan air limbah; dan
18. telekomunikasi; h. sistem informasi Pusat Distribusi yang dapat mendukung manajemen persediaan dan rantai pasok (supply chain); i. dikelola secara langsung oleh manajemen Pusat Distribusi; j. CCTV yang terhubung secara online dengan Kementerian Perdagangan melalui internet untuk memantau aktifitas perdagangan; dan k. peralatan yang menunjang kegiatan operasional Pusat Distribusi.