Peraturan Menteri Nomor 35-m-dag-per-ii-2011 Tahun 2011 tentang KETENTUAN EKSPOR ROTAN DAN PRODUK ROTAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rotan Mentah adalah rotan dalam bentuk mentah masih alami, tidak dirunti, tidak dicuci, tidak diasap/dibelerang.
2. Rotan Asalan adalah rotan yang sudah mengalami peruntian, pembersihan sisa seludang, pemotongan pembagian batang, belum mengalami penjemuran.
3. Rotan Washed and Sulphurized yang selanjutnya disebut Rotan W/S adalah rotan yang berasal dari rotan asalan yang telah mengalami proses pengasapan belerang, penggorengan, penggosokan dan penjemuran tetapi masih berbentuk natural dan masih berkulit.
4. Rotan Setengah Jadi adalah rotan yang telah diolah lebih lanjut menjadi rotan poles halus, hati rotan dan kulit rotan.
5. Produk Rotan adalah produk barang jadi yang mempunyai nilai tambah dan berasal dari bahan baku rotan.
6. Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan yang selanjutnya disingkat ETPIK adalah perusahaan industri kehutanan yang telah memperoleh pengakuan dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan untuk melakukan ekspor produk industri kehutanan.
7. Surveyor adalah badan usaha yang telah memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS) yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi Perdagangan Luar Negeri.

Rotan yang termasuk dalam kelompok Ex HS. 1401.20 meliputi: a. Rotan Mentah; b. Rotan Asalan; c. Rotan W/S; dan d. Rotan Setengah Jadi, dilarang untuk diekspor.

(1) Produk rotan yang termasuk dalam kelompok Ex HS. 4601, Ex HS. 4602, Ex HS. 9401 dan Ex HS. 9403 hanya dapat diekspor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai ETPIK. (2) Ekspor produk rotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis sebelum muat barang. (3) Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor produk rotan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Surveyor independen. (4) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis ekspor produk rotan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk : a. Laporan Surveyor (LS) dalam hal rotan yang diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam hal rotan yang diperiksa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (5) Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada Kantor Pabean. (6) Biaya yang timbul atas kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemerintah. (7) Laporan hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh surveyor paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada: a. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian; dan b. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan.

(8) Surveyor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (7) dikenakan sanksi berupa pencabutan atas penetapan sebagai Surveyor.

Surat Persetujuan Ekspor (SPE) yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/8/2009 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/10/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/8/2009 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/8/2009 tentang Ketentuan Ekspor Rotan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/10/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012 dan akan dievaluasi secara periodik. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Nopember 201114 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 12 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN