Pasal 27

(1) Interoperabilitas SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh SIP Daerah, SIPD, dan Sistem Elektronik dari instansi pemerintah lain yang digunakan dalam penyelenggaraan mekanisme pelaksanaan SIP.

(2) Interoperabilitas SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada standar Sistem Elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (3) Tata kelola Interoperabilitas SIP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.