Pasal 4

(1) Pengawasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan terhadap: a. barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dalam memenuhi:

1. standar;
2. label;
3. klausula baku;
4. pelayanan purna jual;
5. cara menjual; dan/atau
6. pengiklanan.

b. barang yang dilarang beredar di pasar; c. barang yang diatur tata niaganya; d. perdagangan barang-barang dalam pengawasan; dan e. distribusi.

(2) Cara menjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 meliputi: a. penawaran, promosi, atau pemberian hadiah; b. obral atau lelang; c. pemaksaan; atau d. pesanan.

(3) Barang dan/atau jasa yang beredar di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi ketentuan standar, pencantuman label, klausula baku, pelayanan purna jual, cara menjual, dan/atau pengiklanan.

(4) Barang dan/atau jasa yang dilarang beredar di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat didistribusikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang diatur tataniaganya, barang-barang dalam pengawasan, dan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pelaku usaha wajib memberikan informasi dan data pendukung yang diperlukan oleh PPBJ, PPNS-PK, dan/atau petugas pengawas yang ditunjuk dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.