Pasal 14

(1) Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dapat menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi guna mengetahui kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (7) terhadap Pelaku Usaha yang telah mendapatkan TDPUD Bapok. (2) Apabila berdasarkan hasil verfikasi ditemukan ketidakbenaran atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (7), Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dikenai sanksi administratif berupa pencabutan TDPUD Bapok oleh Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.