Pasal 6

(1) Setiap kegiatan impor dan/atau ekspor barang ke dan dari KPBPB-BBK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini harus dilakukan oleh perusahaan yang mendapat perizinan impor dan/atau ekspor dari BP Kawasan BBK. (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan kegiatan impor dan/atau ekspor barang ke dan dari KPBPB-BBK yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan kegiatan impor untuk barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini tidak diharuskan memiliki Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK).