Pasal 21

(1) Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Penilaian dan Penilaian Ulang terhadap UML dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Surveillance terhadap UML dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.