Pasal 6

(1) Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. teguran lisan; dan b. teguran tertulis. (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. diberikan teguran secara lisan sebanyak 3 (tiga) kali; dan b. jika sampai dengan teguran lisan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka akan diberikan teguran tertulis.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL