Pasal 11

(1) Dalam hal diperlukan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan penerbitan Perizinan yang didelegasikan dalam Peraturan Menteri ini. (2) Dalam menyusun petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Badan Koordinasi Penanaman Modal harus berkoordinasi dengan pejabat Kementerian Perdagangan. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2015, No.155 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya pada Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2015 MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

RACHMAT GOBEL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id