Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini yaitu:

a. sebagai acuan bagi penyelenggara negara di lingkungan Kementerian dalam mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; b. meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara; c. menegakkan Integritas; dan d. meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.