Pasal 26

(1) Menteri dapat memberikan penghargaan kepada Pelapor Pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal: a. berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti telah terjadi pelanggaran; atau b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti telah terjadi tindak pidana.