Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pembentukan Kantor Layanan Pertanahan Bersama Terintegrasi dan pelimpahan kewenangan pengesahan catatan pada Buku Tanah Elektronik dan penandatanganan Sertifikat Hak Atas Tanah dalam rangka kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu pada Kantor Layanan Pertanahan Bersama Terintegrasi.