Pasal 237

Terhadap hasil Pengawasan Penataan Ruang, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat: a. mempublikasikan hasil Pengawasan Penataan Ruang;

b. memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat yang berkinerja baik; c. memberikan dukungan peningkatan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pembinaan Penataan Ruang kepada Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat yang berkinerja sedang atau buruk; dan/atau d. mengenakan sanksi berdasarkan rekomendasi Inspektur dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kewajiban pemenuhan indikator Standar Teknis Kawasan untuk perwujudan kualitas kawasan minimal dan/atau ketentuan sektoral dalam suatu kawasan.