Pasal 196

(1) Data dan informasi hasil Audit Tata Ruang bersifat rahasia. (2) Penggunaan setiap data dan informasi hasil Audit Tata Ruang harus dilakukan atas persetujuan pejabat yang berwenang. (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. pejabat dengan jabatan paling rendah setingkat jabatan pimpinan tinggi madya, untuk tingkat pusat; dan b. pejabat dengan jabatan paling rendah setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama, untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota.