Pasal 32

(1) Keadaan kahar (force majeure) antara lain bencana alam, huru-hara (kerusuhan massal), kebakaran dan kejadian di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan. (2) Dalam hal terjadinya Kerugian Negara karena keadaan kahar (force majeure), proses penyelesaiannya dilakukan dengan penghapusan. (3) Penyelesaian Keadaan Kahar (force majeure) a. Menteri mengusulkan penghapusan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam keadaan kahar (Force Majeure) kepada Menteri Keuangan. b. Usulan penghapusan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud, dilakukan setelah melalui penelitian yang dilaksanakan oleh TPKN atau Tim Ad Hoc PKN Provinsi.