Pasal 59

pasal.id

(1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi: a. perwujudan Kawasan hutan produksi; b. perwujudan Kawasan pertanian;

c. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri; d. perwujudan Kawasan Pariwisata; e. perwujudan Kawasan permukiman; dan f. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan. (2) Perwujudan Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pengaturan pola tanam dan pola tebang untuk mempertahankan tutupan lahan; b. pengembangan kerja sama pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap bersama Masyarakat; dan c. penghijauan atau peningkatan dan rehabilitasi kerapatan tutupan lahan dalam pelestarian biodiversity. (3) Perwujudan Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:

1. pengembangan tanaman semusim produktif di Kawasan Tanaman Pangan;
2. pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya pada pertanian lahan kering;
3. pengembangan Kawasan Agropolitan;
4. pengembangan kegiatan perikanan mina padi;
5. pengembangan dan peningkatan agribisnis pertanian, berupa: a) penyediaan sarana produksi pertanian; b) peningkatan teknologi budi daya pertanian; c) diversifikasi tanaman pertanian; d) peningkatan sarana pengolahan hasil pertanian dan fasilitasi keuangan; e) peningkatan diversifikasi produk hasil pertanian; dan f) pemanfaatan teknologi dan peningkatan pemasaran hasil pertanian; b. perwujudan Kawasan Perkebunan berupa peningkatan produksi tanaman di Kawasan Perkebunan; c. perwujudan Kawasan Peternakan, meliputi:
6. pembinaan kelompok peternak;
7. penyediaan bibit ternak unggul di Kawasan Peternakan; dan
8. penyediaan sarana dan prasarana pembibitan ternak. (4) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. pembangunan Kawasan Peruntukan Industri pada Kawasan lereng dan rawan gerakan tanah tinggi melalui rekayasa teknis dan pengaturan zona; b. pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan industri berwawasan lingkungan; c. identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri pada Kawasan Peruntukan Industri; d. pengembangan RTH pada kegiatan industri sebagai bagian perlindungan biodiversity; e. pemanfaatan air permukaan dan jaringan perpipaan bagi kegiatan industri dan efisiensi penggunaan air tanah; f. peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja; dan g. pengembangan SPAL.

(5) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. penyediaan sarana dan prasarana di Kawasan Pariwisata berstandar sesuai tingkat layanan objek wisata; b. pembinaan kelompok Masyarakat sadar wisata; c. pengoptimalan potensi budaya, alam, dan keunikan lokal; d. pembentukan pola jalur wisata; dan e. pengembangan pusat pelayanan wisata dan informasi wisata secara terpadu. (6) Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:

1. penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perkotaan;
2. pengembangan fasilitas publik berupa RTH dan Ruang terbuka nonhijau;
3. penyediaan fasilitas umum, sosial, dan ekonomi;
4. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
5. pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan vertikal;
6. identifikasi dan penanganan Kawasan kumuh perkotaan dan mengarah kumuh di perkotaan;
7. penanganan rumah tidak layak huni Perkotaan; dan
8. pengembangan kegiatan pertanian perkotaan; b. pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
9. pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian;
10. penataan Kawasan Permukiman Perdesaan berupa penanganan Kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni;
11. penyediaan sarana pelayanan umum, sosial, dan ekonomi untuk mendorong perkembangan Kawasan Perdesaan dan pengentasan kemiskinan;
12. pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) unggulan;
13. pengembangan ekonomi berbasis pesantren;
14. penyusunan masterplan Kawasan Masjid Saka Tunggal di Desa Cikakak Kecamatan Wangon;
15. penyusunan masterplan Kawasan Budaya Tradisional Bonokeling di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang;
16. rehabilitasi dan pemeliharaan Masjid Saka Tunggal;
17. rehabilitasi, pembangunan dan pemeliharaan Kawasan Budaya Tradisional Bonokeling;
18. peningkatan aksesibilitas Kawasan;
19. peningkatan promosi dan branding serta penyelenggaraan event rutin wisata; dan
20. penguatan dan pembinaan kelembagaan pengelolaan Kawasan. (7) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: a. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan b. pemenuhan syarat standar kebutuhan militer dan keamanan bagi permukiman penduduk di sekitarnya.